bagaimana proses komunikasi organisasi Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pencegahan pelanggaran syariat Islam, dan bagaimana bentuk-bentuk komunikasi yang diterapkan olehWilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencegah pelanggaran syariat islam di Kota Banda Aceh.
Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang hanya terbatas pada tindakan hukum (kepolisian) Non Yustisial, lebih kepada pengawasan dan pemberdayaan. Sehingga penerapan sanksi pidana berupa pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengganti kerugian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Bengkayang. Dikutip dari buku Teknik Negosiasi dan Mediasi bagi Polisi Pamong Praja Indonesia (2022) oleh Rivelino dan Ni Ketut Mustiari, berikut pengertian mediasi menurut Laurence Boulle: "Mediasi adalah upaya penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, guna membantu berbagai pihak Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali bersama Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Badung laksanakan pemantauan n kegiatan Pembongkaran/eksekusi bangunan usaha/warung non permanen tanpa ijin di sepanjang pantai Canggu, Kabupaten Badung yang melanggar Perda Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor. 16 tahun 2009 tentang RTRWP Bali tahun 2009-2029 padaUntuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja, misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2015 adalah sebbagai berikut : Meningkatkan profesionalisme sebagai aparat pemerintah daerah agar semakin menumbuhkan kepercayaan masyarakat;AbstrakUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja merupakan landasan yang kuat bagi keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya penegakan perda,ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat mengalami kendala dan hambatan.